Solusi Islam Mengatasi Kemiskinan

 

Dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, terlebih dulu diperlukan landasan politis penanggulangannnya. Landasan tersebut berupa misi untuk memecahkan persoalan ekonomi. Misinya adalah menjamin dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan cara mendistribusikan barang dan jasa langsung hingga ke sasaran individu rakyat, sekaligus memberikan peluang kepada mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Hal ini lahir dari akar penyebab persoalan ekonomi.

Kemiskinan merupakan musuh bersama dimana setiap pemerintah suatu Negara harus mampu mengentaskan kemiskinan terhadap penduduknya baik di Negara berkembang maupun di Negara maju. Hampir satu milyar penduduk tidak dapat mencukupi kehidupannya dengan mendapatkan uang sebesar satu dollar Amerika. Kemiskinan di negara berkembang juga merupakan masalah yang kompleks, dan salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pendidikan.

Bukanlah hal yang mudah untuk menyiapkan generasi di bidang pendidikan. Hal itu memerlukan waktu dan kita tidak dapat mengatakannya selama satu tahun. Tetapi kita harus memulainya dengan segera.

Kebodohan merupakan faktor penyebab kemiskinan yang melanda penduduk dunia oleh karena itu menjaga keseimbangan antara orang-orang kaya dan miskin dalam bentuk keadilan dalam kehidupan sosial di masyarakat dan juga penyamarataan sistem pendidikan juga dapat mengatasi kemiskinan di Negara-negara berkembang dan maju.

Setelah itu, diperlukan langkah-langkah strategis, diantaranya menghentikan utang. Utang hukumnya mubah, baik bagi individu maupun negara. Namun, negara boleh berutang dengan syarat:

1.       Di Baitul Mal (Kas Negara) tidak ada uang sama sekali;

2.       Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (sandang, pangan, papan). Bukan untuk kebutuhan sekunder;

3.       Tidak mendatangkan bahaya (dharar) bagi masyarakat, baik jangka panjang maupun pendek;

4.       Tidak mengandung riba.

Jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi maka negara dilarang berutang, baik dari dalam maupun luar negeri. Utang yang saat ini dilakukan oleh indonesia dan negara muslim lainnya bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat mengandung riba dan bahayanya, baik yang sudah terlihat maupun yang belum tampak.

Begitu juga penjualan aset-aset harta milik umum, privativasi BUMN. Justru penjualan aset nasional tersebut hanya akal-akalan para pejabat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kebijakan tersebut lahir atas tekanan para kreditur, khususnya IMF dan Bank Dunia, bukan atas dasar pertimbangan demi kebaikan masyarakat.

Jika kebijakan ini terus berlanjut, pada akhirnya kekayaan nasional akan terus habis. Sementara jumlah utang tidak pernah berkurang. Di sisi lain, pihak asing dan swasta akan menguasai dan mengendalikan perekonomian indonesia; termasuk sektor-sektor yang sangat vital bagi masyarakat seperti air, listrik, bahan bakar minyak, telekomunikasi, serta pelabuhan udara dan laut. Rakyat kian menderita. Seharusnya rakya ikut serta dalam pengelolaan sarana umum.

Langkah Strategis :

1.      Mengatur masalah pendistribusian;

2.      Menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat dan kebutuhan kolektif vital;

3.      Menggerakkan ekonomi real: menyediakan lapangan kerja dan modal:

4.      Menghentikan kebocoran uang negara;

Indonesia, jika menerapkan semua hukum islam, termasuk dalam keuangannya, niscaya dapat mengatasi kemiskinan. Sebagai contoh, zakat. Dari 112 juta penduduk indonesia pada tahun 2003, sekitar 6-8 juta atau persen penduduk adalah :

1.         Mereka yang masuk kategori kaya, minimal memiliki aset likuid 4 juta dolar AS atau sekitar Rp. 33.2 milliar. Jumlahnya sekitar 21 juta atau 10 % dari jumlah penduduk Indonesia.

2.        Mereka yang tegolong kaya dan setengah kaya, dengan aset likuid minimal 500.000 dolar AS atau Rp. 4 milliar.

3.        Lapisan kelas menengah dengan pendapatan minimal Rp. 3,5 juta sebulan. Jumlah kelas menengah indonesia sekitar 15% atau 32 juta orang.

4.        Kelompok masyarakat dengan pendapatan minimal Rp. 800.000 – 1.000.000,- perbulan. Jumlahnya cukup besar, yakni sekitar 50 juta atau 40% dari pekerja dan petani Indonesia.

Dengan nishab kekayaan 20 dinar (85 gram emas, setara dengan Rp. 7.650.000), dan anggap uang yang tersisa adalah 20% dari total pendapatan, maka mereka yang wajib zakat adalah golongan I, II, dan III. Anggap saja yang muslim adalah 80% dari mereka. Zakat yang diambil dari kelompok I sebesar 4.648 triliun, kelompok II sebesar 1.680 triliun, dan kelompok III 5,4 triliun. Total pendapatan dari zakat adalah Rp. 6.333,4 triliun. Jika zakat ini diberikan untuk 8 pos pengeluaran sesuai hukum islam maka untuk fakir-miskin saja tersedia Rp. 1.583,4 triliun.

Jizyah pun dapat ditarik dari non-muslim yang menjadi kafir dzimmi. Dari data diatas, jika ditetapkan non-muslim dewasa laki-laki ditarik jizyah 1% dari pendapatannya, diperoleh dana Rp. 316,4 triliun. Angka 1% ini tentu tidak memberatkan dibandingkan dengan misalnya, pajak penghasilan sebesar 15%. Padahal, dalam islam tidak dipungut pajak.

Pemerintah indonesia, jika menerapkan syariat islam juga berhak menarik ‘usyr atau cukai sebesar 10% terhadap eksportir asing yang berasal dari negara-negara yang mengenakan cukai tehadap eksportir Indonesia.

Dari barang tambang yang depositnya terbatas dan penemuan benda-benda berharga di dalam perut bumi Indonesia, pemerintah dapat mengenakan khumus rikaz (seperlima barang temuan). Di Indonesia, potensi barang tambang yang depositnya terbatas dan harta-harta peninggalan masa lalu yang terbenam di perut bumi sangat besar potensinya untuk penerimaan negara.

Harta rakyat dan negara yang dikorup baik oleh pejabat maupun pengusaha harus ditarik kembali, lalu dimasukan dalam kas negara. Belum lagi korupsi yang ada di Departemen-Departemen dan perusahaan BUMN. Semua ini harus diambil dan dikembalikan kepada rakyat.

Hasil kekayaan alam indonesia pun besar. Ambil contoh, Freeport. Salah satu kawasan pertambangan  PT. Freeport di blok A saja diperkirakan mengandung emas sebanyak 2.615 miliar gram. Jika harga 1 gram emas adalah Rp. 100 ribu, maka kekayaan yang dikeruk PT. Freeport dari bumi Irian Jaya setara dengan Rp. 261,5 triliun. Dengan sumber pendapatan itu saja sudah lebih dari cukup. Apalagi jika potensi semua sumber-sumber pendapatan negara digali sesuai dengan aturan islam.

Satu hal penting yang harus dilakukan adalah pola distribusi kekayaan tersebut. Allah Swt. Telah menetapkan skala prioritas.

Pertama, prioritas pembiayaan pada “anggaran wajib”, antara lain:

1.      Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara dalam bentuk subsidi langsung (transfer payment);

2.      Jihad dan dakwah, termasuk industri militer;

3.      Gaji tentara, pegawai negeri sipil, guru dan dosen, hakim dan yang sejenisnya;

4.      Fasilitas umum yang mutlak diperlukan masyarakat;

5.      Urusan bencana alam dan musibah lainnya dan lain-lainnya.

Pembiayaan anggaran wajib ini bersifat mutlak meskipun kas negara tidak mencukupi. Jika terjadi demikian, maka kewajiban Baitul Mal ini beralih menjadi kewajiban umat.

Kedua, jika keuangan negara memungkinkan, pemerintah memberikan rangsangan terhadap perekonomian masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pembiayaan anggaran diberikan berupa:

1.        Subsidi dan bantuan modal di sektor mikro;

2.        Pembagunan proyek-proyek fasilitas umum yang mempermudah urusan masyarakat dan memperlancar kegiatan ekonomi;

3.        Pembangunan proyek-proyek industri utama yang dibutuhkan sektor pertanian dan industri;

4.        Pembiayaan riset dan pengembangan dalam segala bidang;

5.        Pembangunan proyek-proyek lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembiayaan anggaran ini tidak bersifat mutlak artinya hanya dilakukan jika keuangan negara memungkinkan. Berdasarkan prioritas pertama dan kedua di atas, niscaya persoalan utama ekonomi masyarakat dapat dituntaskan.

Pendapatan negara yang demikian besar itu baru akan diperoleh bila syariat islam diterapkan. Andai saja indonesia menerapkan syariat islam, niscaya pengelolaan kekayaan yang demikian melimpah ini akan dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan. Belum lagi disatukan, niscaya dunia islam tidak lagi menjadi negara yang bergantung pada negara asing dalam keadaan rakyatnya banyak orang miskin.

Tetapi harus ditegaskan disini bahwa bagi Fakir Miskin harus menunjukan sikap untuk berusaha merubah nasibnya. Karena jika segala sesuatunya terus di support maka tidak akan habis kemiskinan dibumi ini (miskin mental dan materi). Oleh karenanya PENDIDIKAN dan SIFAT ISLAMI tetap yang paling utama untuk membuat bangsanya menjadi maju dan makmur.

Di sini sangat jelas, Khilafah Islamiyah bukan sekedar kewajiban, melainkan juga merupakan kebutuhan.

Wassalam,

Nuraini Setiawati

2008310057

(diambil dari berbagai sumber)